Daya Saing Pendidikan Indonesia Naik
Jumat, 17 September 2010 | 22:04 WIB
KOMPAS/ENY PRIHTIYANI
Mendiknas mengatakan, bobot atau persentase pendidikan karakter perlu mendapatkan perhatian khusus mulai jenjang pra sekolah sampai perguruan tinggi.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Daya saing pendidikan dasar dan tinggi Indonesia secara global pada tahun ini meningkat. Pencapaian ini diharapkan akan terus mendorong peningkatan kondisi dan kualitas pendidikan yang dapat semakin meningkatkan daya saing bangsa dalam kancah internasional.
Tetapi kita jangan terlalu senang-senang dulu dengan hasil ini.
-- M Nuh
Laporan dalam The Global Competitiveness Report 2010-2011 yang dilucurkan Forum Ekonomi Dunia pekan lalu menyebutkan, indeks daya saing global atau global competitiveness index (GCI) Indonesia meningkat. Pada tahun ini, GCI Indonesia berada di posisi ke-44 dari 139 negara, sedangkan tahun lalu di peringkat ke-54 dari 133 negara.
Adapun sejumlah negara tetangga Indonesia berada pada peringkat yang lebih baik. Singapura berada di posisi ke-3, Malaysia di posisi ke-26, Brunei Darussalam di peringkat ke-28, dan Thailand di posisi ke-38.
Perbaikan peringkat GCI Indonesia itu terutama disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang lebih sehat. Selain itu, indikator-indikator pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan tinggi juga lebih baik.
"Pendidikan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Tetapi kita jangan terlalu senang-senang dulu dengan hasil ini. Tetap mesti bekerja keras untuk menjaga dan meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Jumat (17/9/2010).
Indikator pendidikan dasar Indonesia meningkat untuk kualitas pendidikan dasar (dari posisi 58 ke 55), dan partisipasi pendidikan dasar (dari 56 ke 52). Terdongkraknya daya saing global Indonesia juga didorong pendidikan tinggi dan pelatihan untuk indikator partisipasi pendidikan tinggi, kualitas sistem pendidikan, kualitas matematika dan sains, akses internet di sekolah, dan pelatihan staf.
Peningkatan di bidang inovasi didorong kerja sama penelitian industri-perguruan tinggi yang semakin baik. Kolaborasi universitas-industri Indonesia berada di peringkat 26.
Di tengah perbaikan indikator pendidikan itu, beberapa indikator lainnya yang juga penting justru menurun. Penurunan itu terjadi pada indikator partisipasi pendidikan menengah, kualitas sekolah manajemen, kualitas lembaga penelitian, serta ketersediaan lembaga penelitian dan pelatihan di tingkat lokal.
Nuh mengingatkan agar pendidikan dasar tidak dilupakan atau dilepas tanpa pengawasan pada kualitas. "Pendidikan dasar dan menengah jangan dilepas. Jika dilepas, kesenjangan APM di SMA dan perguruan tinggi akan semakin lebar," kata Nuh.
Kerjasama Kemdiknas-KPK
2011, Pendidikan Antikuropsi Diluncurkan
Senin, 6 September 2010 | 18:29 WIB
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
ILUSTRASI: Pendidikan antikorupsi tidak harus menjadi mata pelajaran secara terpisah, namun bisa dimasukan ke dalam silabus-silabus mata pelajaran.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/9/2010). Namun, kedatangan Mendiknas tidak dalam kaitan proses penyelidikan ataupun penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, melainkan untuk membahas program kerjasama antara Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan KPK dalam pendidikan antikorupsi.
Kata kuncinya, 15-20 tahun korupsi tidak jamannya lagi mulai pra sekolah dan perguruan tinggi, kita juga melibatkan masyarakat.
-- Mohammad Nuh
Rencananya, pendidikan anti korupsi akan dimasukan dalam kurikulum dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. "Kami hadir di KPK untuk menyiapkan program, pendidikan anti korupsi jadi pendidikan karakter yang dimulai pada tahun ajaran 2011," tutur Nuh kepada wartawan selepas pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Haryono Umar.
Nuh mengungkapkan, pihak KPK telah sepakat membentuk tim kecil dengan Kemdiknas untuk membahas substansi kurikulum dan evaluasi tentang pendidikan antikorupsi tersebut. "Kata kuncinya, 15-20 tahun korupsi tidak jamannya lagi mulai pra sekolah dan perguruan tinggi, kita juga melibatkan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak harus menjadi mata pelajaran secara terpisah, namun bisa dimasukan ke dalam silabus-silabus mata pelajaran. Pihaknya pun menekankan, program pendidikan antikorupsi dimasukan dalam pembentukan karakter di kurikulum sekolah.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, yang ditemui bersama-sama dengan Mendiknas mengungkapkan, pihaknya juga membina kerjasama dengan Kemdiknas dalam hal pelaporan gratifikasi atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Pendidikan Tinggi Elitis
Minggu, 12 September 2010 | 20:19 WIB
shutterstock
ILUSTRASI
JAKARTA, KOMPAS.com - Pendidikan tinggi dirasakan semakin elitis bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu. Biaya kuliah yang semakin tinggi jadi hambatan utama bagi orang miskin untuk bisa duduk di bangku kuliah dan meraih gelar sarjana.
Kenyataan itu terlihat dari kajian disparitas angka partisipasi kasar (APK) berdasarkan latar belakang ekonomi siswa. Dengan melihat data sensus penduduk nasional tahun 2003-2008, disparitas APK perguruan tinggi antara siswa yang berasal dari keluarga kaya dan miskin sangat tinggi.
Akses orang termiskin duduk di jenjang perguruan tinggi di tahun 2008 baru mencapai 4,19 persen. Adapun akses orang terkaya sudah mencapai 32,4 persen.
"Pada tahun 1980-1990an orang miskin yang kuliah jumlahnya bisa di atas 10 persen. Berarti kondisi sekarang semakin memprihatinkan bagi orang yang tidak punya duit alias miskin," kata Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, Minggu (12/9/2010).
Menurut Darmaningtyas, akses masuk ke bangku kuliah di kalangan siswa miskin semakin menurun drastis memasuki tahun 2000-an. Pasalnya, di masa itu perguruan tinggi negeri mulai membuka jalur-jalur masuk khusus, yang pada kenyataannya lebih mudah diakses siswa kaya.
Oleh karena itu, pendidikan tinggi sekarang, terutama PTN, mesti berbiaya murah. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran di pendidikan tinggi.
Selain itu, penerimaan mahasiswa mesti terbuka dan serentak. Jangan sampai ada hambatan teknologi buat siswa dari daerah terpencil dengan diberlakukannya sistem masuk online.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar