Senin, 27 September 2010

KLS XI. Sosiologi Perspektif Realitas Sosial



Sosiologi Perspektif Realitas Sosial

Telah kita catat bahwa telah terjadi perdebatan di antara para ilmuwan sosial dalam hal menjelaskan perilaku sosial seseorang. Untuk menjelaskan perilaku sosial seseorang dapat dikaji sebagai sesuatu proses yang (1) instinktif, (2) karena kebiasaan, dan (3) juga yang bersumber dari proses mental. Mereka semua tertarik, dan dengan cara sebaik mungkin lalu menguraikan hubungan antara masyarakat dengan individu.

William James dan John Dewey menekankan pada penjelasan kebiasaan individual, tetapi mereka juga mencatat bahwa kebiasaan individu mencerminkan kebiasaan kelompok yaitu adat-istiadat masyarakat atau strutur sosial . Para sosiolog yakin bahwa struktur sosial terdiri atas jalinan interaksi antar manusia dengan cara yang relatif stabil. Kita mewarisi struktur sosial dalam satu pola perilaku yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya, melalui proses sosialisasi. Disebabkan oleh struktur sosial, kita mengalami kehidupan sosial yang telah terpolakan. James menguraikan pentingnya dampak struktur sosial atas "diri" (self) perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Masyarakat mempengaruhi diri self.

Sosiolog lain Robert Park dari Universitas Chicago memandang bahwa masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan individu- individu ke dalam berbagai macam peran (roles). Melalui peran inilah kita menjadi tahu siapa diri kita. Kita adalah seorang anak, orang tua, guru, mahasiswa, laki-laki, perempuan, Islam, Kristen. Konsep kita tentang diri kita tergantung pada peran yang kita lakukan dalam masyarakat. Beberapa teori yang melandasi persektif strukturan adalah Teori Peran (Role Theory), Teori Pernyataan Harapan (Expectation-States Theory), dan Posmodernisme (Postmodernism).

Dalam tahun 1980-an, konsep kognisi, sebagian besarnya mewarnai konsep sikap. Istilah "kognisi" digunakan untuk menunjukan adanya proses mental dalam diri seseorang sebelum melakukan tindakan. Teori kognisi kontemporer memandang manusia sebagai agen yang secara aktif menerima, menggunakan, memanipulasi, dan mengalihkan informasi. Kita secara aktif berpikir, membuat rencana, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.

Manusia memproses informasi dengan cara tertentu melalui struktur kognitif yang diberi istilah "schema". Struktur tersebut berperan sebagai kerangka yang dapat menginterpretasikan pengalaman-pengalaman sosial yang kita miliki. Jadi struktur kognisi bisa membantu kita mencapai keterpaduan dengan lingkungan, dan membantu kita untuk menyusun realitas sosial. Sistem ingatan yang kita miliki diasumsikan terdiri atas struktur pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya.

Intinya, teori-teori kognitif memusatkan pada bagaiamana kita memproses informasi yang datangnya dari lingkungan ke dalam struktur mental kita Teori-teori kognitif percaya bahwa kita tidak bisa memahami perilaku sosial tanpa memperoleh informasi tentang proses mental yang bisa dipercaya, karena informasi tentang hal yang obyektif, lingkungan eksternal belum mencukupi.

Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial.

Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “life-course” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belah tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam puluh tahun. Di Indonesia berbeda. Usia sekolah dimulai sejak tujuh tahun, punya pasangan hidup sudah bisa usia tujuh belas tahun, pensiun usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan “tahapan usia” (age grading). Dalam masyarakat kontemporer kehidupan kita dibagi ke dalam masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua, di mana setiap masa mempunyai bermacam-macam pembagian lagi.

Sabtu, 25 September 2010

Dasar-dasar Logika


Logika
Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Karena itu pikiran merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut haruslah diperhatikan kebenaran bentuk dapat berpikir logis. Kebenaran ini hanya menyatakan serta mengandaikan adanya jalan, cara, teknik, serta hukum-hukum yang perlu diikuti. Semua hal ini diselidiki serta dirumuskan dalam logika.
Secara singkat logika dapat dikataka sebagai ilmu pengetahuan dan kemampuian untuk berpikir lurus. Ilmu pengetahuan sendiri adalah kumpulan pengetahuan tentang pokok tertentu. Kumpulan ini merupakan suatu kesatuan yang sistematis serta memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan ini terjadi dengan menunjukkan sebab musababnya.
Logika juga termasuk dalam ilmu pengetahuan yang dijelaskan diatas. Kajian ilmu logika adalah azas-azas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Agar dapat berpikir seperti itu, logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus ditepati. Hal ini menunjukkan bahwa logika bukanlah sebatas teori, tapi juga merupakan suatu keterampilan untuk menerapkan hukum-hukum pemikiran dalam praktek. Ini sebabnya logika disebut filsafat yang praktis.
Objek material logika adalah berfikir. Yang dimaksud berfikir disini adalah kegiatan pikiran, akal budi manusia. Dengan berfkir, manusia mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakannya ia dapat memperoleh kebenaran. Pengolahan dan pegearjaan ini terjadi dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, serta menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya.
Tetapi bukan sembarangan berfikir yang diselidiki dalam logika. Dalam logika berfikir dipandang dari sudut kelurusan dan ketepatannya. Karena berfikir lurus dan tepat merupakan objek formal logika. Suatu pemikiran disebut lurus dan tepat, apabila pemikirn itu sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam logika.
Dengan demikian kebenaran juga dapat diperoleh dengan lebih mudah dan aman. Semua ini menunjukkan bahwa logika merupakan suatu pegangan atau pedoman untuk pemikiran.
Macam-macam logika
Logika dapat dibedakan atas dua macam, namun keduanya tidak dapat dipisahkan.
a. Logika Kodratiah
Akal budi (pikiran) bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara spontan. Tetapi dalam hal-hal tertentu (biasanya dalam masalah yang sulit), akal budi manusia maupun seluruh diri manusia bisa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. selain itu, perkembangan pengetahuan manusia sendiri sangat terbatas.
Hal-hal ini menyebabkan kesesatan tidak terhindarkan. Walaupun sebenarnya dalam diri manusia sendiri juga ada kebutuhan untuk menghindari kesesatan tersebut. Untuk menghindari kesesatan itulah, dibutuhkan ilmu khusus yang merumuskan azaz-azaz yang harus ditepati dalam setiap pemikiran, yaitu logika ilmiah.
b. Logika Ilmiah
Logika ini membantu logika kodratiah. Logika ilmiah memperhalus dan mempertajam akal budi, juga menolong agar akal budi bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Dengan demikian kesesatan dapat dihindarkan, atau minimal bisa dikurangi dengan kadar tertentu. Logika inilah, yang dimaksud mempunyai hukum-hukum atau azaz-azaz yang harus ditepati.
Dalam penyelidikan hukum-hukum logika, dapat diuraikan bahwa pemikiran manusia terjadi tiga unsur. Yaitu pengertian-pengertian atau kata, kemudian kata atau pengetian itu disusun itu sedemikian tupa sehingga menjadi keputusan-keputusan. Akhirnya keputusan-keputusan itu disusun menjadi penyimpulan-penyimpulan.
Sumber : http://best1alone.blogspot.com

Senin, 20 September 2010

SISTIM POLOTIK INDONESIA


Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
1. Pengertian sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
politik adalah emua lembaga-lembaga negara yang tersbut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
B. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara
1. Pengertian sistem politik
a. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.
b. Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.
Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
c. Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
SISTEM POLITIK menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng
2. Macam-macam Sistem Politik
3. Sistem Politik Di Berbagai Negara
a. Sistem Politik Di Negara Komunis :
Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat
b. Sistem Politik Di Negara Liberal :
Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas
c. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :
Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :
1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Perwakilan
7. Sistem peemrintahan presidensiil
  1. 4. Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri
a. Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah
b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik
c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan
http://kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/2009/01/sistem-politik-indonesia.html

Jumat, 17 September 2010


Tiga Pilar Teknologi Informasi Mendatang
Selasa, 3 Agustus 2010 | 19:57 WIB

KOMPAS/RIZA FATHONI
JAKARTA, KOMPAS.com — Nanoteknologi, embedded system, dan mekatronika merupakan komponen yang bakal berperan penting dalam kehidupan manusia seiring berkembangnya teknologi informasi. Kehadiran tiga komponen tersebut meningkatkan kemampuan berbagai aspek produk sarat teknologi.

"Nanoteknologi adalah ilmu dan teknik menyusun dan mengendalikan atom demi atom atau molekul demi molekul untuk membuat new world," ucap Arko Djajadi, dosen Departemen Mekatronika Swiss German University, dalam Seminar Nasional Nanoteknologi, Selasa (3/8/2010) di Gedung Badan Penerapan dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Jakarta.

Menurutnya, seperti dimuat di majalah Forbes, dengan tema "Get Ready For The Age of Nanotechnology", dikatakan bahwa nanoteknologi telah dan akan menjadi bagian utama dari elektronika, penyimpanan data, dan komputasi generasi baru. "Sekarang harddisk 20 GB sudah biasa. Dulu pakai surat, sekarang mana ada?" terangnya.

Sementara itu, embedded system adalah sistem pemroses informasi yang melekat, tetapi biasanya tidak tampak pada hampir setiap produk, di mana alasan utama pembelian produk bukan sistem informasinya, tetapi produk itu sendiri. "Yang menjadi kemampuan dari sebuah produk itu prosesornya, namun yang menjadi alasan kita beli itu adalah produknya itu sendiri, bukan prosesornya," jelasnya.

Diungkapkannya, embedded system disebut juga ambient intelligent, post-PC era, pervasive computing, ubiquotus computing. Namun, dalam hal tersebut embedded system merupakan tulang punggung (fundamental) dari kesemua hal tersebut. Sebagai contoh, mobil mewah mempunyai lebih dari 100 prosesor di dalamnya.

Dijelaskan juga, mekatronika adalah sinergi antara disiplin ilmu dan rekayasa bidang mekanika, elektronika, komputer, dan kontrol sebagai sebuah sistem. "Kesinergian tersebut untuk menyelesaikan berbagai problema yang menuntut penerapan bidang-bidang tersebut secara padu," tuturnya.

Menurutnya, mekatronika yang telah menyatu dengan embedded system akan memiliki wajah baru era revolusi nanoteknologi yang akan mewarnai kehidupan manusia hingga lima dekade mendatang.
WVI Sosialisasikan Pendidikan Antikorupsi di NTT
Jumat, 4 September 2009 | 19:10 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menangani tingginya tingkat korupsi yang terjadi di masyarakat, World Vision Indonesia bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensosialisasikan UU Antikorupsi dan Pendidikan Anti Korupsi kepada masyarakat sejak dini.
Sebanyak 70 guru yang merupakan perwakilan dari Kabupaten Manggarai, Alor, Flores Timur, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Utara dan Rote di Wilayah NTT diberikan pencerahan dalam seminar selama dua hari, Jumat (4/9) dan Sabtu (5/9) di Balai Diklat Dinas Sosial Propinsi NTT, Kupang. "Selain para guru, seminar ini juga dihadiri oleh dinas pendidikan setempat, tokoh agama dan beberapa NGO lainnya," kata John Nelwan, Marketing Public Relations Manager World Vision Indonesia, Jumat (4/9) di Jakarta.
Amsal Ginting, Pejabat Kepala Kantor Regional World Vision ADP NTT, wakil dari World Vision Indonesia yang memfasilitasi pelaksanaan program ini mengatakan, World Vision dan KPK mempunyai visi yang sama untuk membangun pendidikan nilai atau karakter sejak dini tentang pendidikan antikorupsi.
Program yang baru pertama kalinya diselenggarakan di Wilayah NTT ini dibuka oleh Yoseph A. Mamulak, Asisten Pemerintahan Setda Propinsi NTT (mewakili Gubernur NTT) dan Bapak Yudi Purnomo, Fungsional Deputi Direktorat Pendidikan dari Pelayan Masyarakat KPK.
Menurut Amsal Ginting, KPK menyambut baik inisiatif ini dan mendukung tekad World Vision untuk memfasilitasi upaya sosialisasi pendidikan antikorupsi sejak dini tersebut. "Kami sangat antusias terhadap pelaksanaan sminar ini, mengingat yang hadir adalah para guru SD, yang kelak akan meneruskan pendidikan anti korupsi kepada murid-muridnya," ungkapnya.
Visi World Vision Indonesia adalah anak yang hidup seutuhnya, selain cukup sehat, bersekolah, juga harus memiliki ahlak yang baik. Kerja sama dengan KPK ini akan memberdayakan masyarakat khususnya menyiapkan generasi penerus yang anti korupsi.
John Nelwan menambahkan, pihaknya menyadari bahwa pendidikan antikorupsi harus dilakukan sejak dini untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. "Mari didik anak-anak kita untuk bisa menumbuhkan karakter yang dibangun berlandaskan nilai-nilai kejujuran, integritas dan keluhuran. Mari berikan pendidikan terbaik untuk mereka. Stop Korupsi!" ujarnya.
Pelaksanaan program ini akan terus dikembangkan untuk jangka waktu ke depan sehingga kesadaran publik mengenai anti korupsi dapat terus ditingkatkan.
KPK: Antikorupsi Diajarkan di Sekolah
Jumat, 6 Maret 2009 | 15:48 WIB
Bandung, Kompas - Bidang Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Departemen Pendidikan Nasional dan dinas pendidikan di berbagai daerah menyisipkan pendidikan antikorupsi ke sejumlah mata pelajaran. KPK telah menyusun modul pendidikan antikorupsi.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Johan Budi, Kamis (5/3) di Bandung, mengatakan, pada tahap awal, modul-modul ini akan dibagikan ke 86 sekolah dasar dan menengah atas di berbagai daerah mulai April. Sekolah ini berasal dari DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa kota lain di Indonesia timur.
"Dalam pertemuan dengan pejabat Dikdasmen (Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas), kami sudah sepakati ini. Modul itu kami harap secepatnya bisa disisipkan di dalam materi ajar," ujarnya di sela-sela Training of Trainer (TOT) Pendidikan Antikorupsi 2009 Tingkat Pelajar Se-Jabar dan Banten di Kampus Universitas Pasundan. Saat ditanya mengapa Jabar belum mendapatkan modul, ia mengatakan, pada prinsipnya, ini atas inisiatif dan kesediaan dari dinas pendidikan di daerah. Modul berisi materi tentang sembilan nilai kebaikan, antara lain, kejujuran dan rasa tanggung jawab, termasuk ajakan untuk ikut memerangi korupsi sejak dini. Modul ini dibuat, baik untuk versi siswa maupun pengajar.
Juru Bicara KPK ini menuturkan, pendidikan antikorupsi idealnya disisipkan dalam mata pelajaran seperti Pancasila, Kewiraan, dan Agama. "Korupsi ini adalah kejahatan yang merugikan masyarakat. Jika sedari dini siswa ditanamkan untuk takut berbuat korupsi, mudah-mudahan saat menjadi pejabat nantinya, itu tetap tertanam," ujarnya.
Pendidikan antikorupsi diharapkan akan melengkapi program Warung Kejujuran sebagai laboratorium antikorupsi yang telah dijalankan KPK. Indeks persepsi korupsi
Dengan berbagai penindakan dan pencegahan korupsi, ia mengungkapkan, indeks persepsi korupsi di Indonesia saat ini makin membaik, naik 0,2 poin dari sebelumnya 2,4 menjadi 2,6.
Dalam kesempatan ini, Rektor Unpas Didi Turmudzi mengatakan, korupsi adalah ancaman besar bagi negara yang muncul dari dalam. Menurut dia, Jabar memiliki prestasi "wahid" soal korupsi. Banyak pejabat dan mantan pejabat ditangkap. "Tetapi, belum jera," ungkapnya. Pembantu Rektor III Unpas Yaya M Abdul Azis mengatakan, kegiatan TOT Pendidikan Antikorupsi ini adalah tindak lanjut nota kesepahaman yang dibuat KPK dan Unpas pada 2006.
Kegiatan itu diikuti 50 peserta. Mereka adalah mahasiswa dari Unpas, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Sunan Gunung Djati. Mereka kemudian akan menyosialisasikan materi pendidikan antikorupsi tersebut ke sekolah-sekolah. "Intinya, kami akan menyosialisasikan kepada siswa dan mahasiswa untuk menghindari perilaku koruptif yang bisa muncul di mana saja, misalnya datang terlambat dan mencontek saat ujian," kata Wahyudin Fitriana (21), Koordinator Tim Penggerak Antikorupsi Unpas. (jon)
Semangat Antikorupsi di Paramadina
Jumat, 26 Juni 2009 | 18:00 WIB
shutterstock
Ilustrasi: Dalam tugas penyusunan laporan investigasi, para mahasiswa yang telah dibekali teknik-teknik investigasi akan melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang berbagai korupsi yang terjadi saat ini seperti korupsi di tempat pembuatan SIM, KTP, IMB, Kantor Imigrasi, satpam bahkan administrasi pemakaman.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Kuliah umum antikorupsi mulai tahun 2009 diwajibkan untuk seluruh mahasiswa di tiap-tiap jurusan di Universitas Paramadina Jakarta.
Koordinator mata kuliah Antikorupsi Universitas Paramadina, Asrina Issa Sofia, di Jakarta, Jumat (26/6), mengatakan, kuliah antikorupsi itu merupakan pertama kali diselenggarakan Universitas Paramadina.
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah di Paramadina dan mungkin juga di Indonesia yang memulai pelajaran wajib antikorupsi," katanya, saat membuka kuliah umum antikorupsi tersebut.
Menurut Asrina, mata kuliah ini selalu mengundang minat mahasiswa sehingga pihaknya terpaksa harus membuka tiga kelas ekstra. Adapun kurikulum mata kuliah antikorupsi memang disusun dengan menggunakan pendekatan yang menarik.
"Kami memadukan diskusi dengan para pakar, studi kasus, kunjungan ke Tipikor, teori, dan penulisan investigating report," ujarnya.
Dalam tugas penyusunan laporan investigasi, lanjut dia, para mahasiswa yang telah dibekali teknik-teknik investigasi ditugaskan untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang berbagai korupsi yang terjadi saat ini.
"Topik yang mereka pilih sangat bervariasi, mulai korupsi di tempat pembuatan SIM, KTP, IMB, Kantor Imigrasi, satpam bahkan administrasi pemakaman," kata dia.
Di akhir semester akan dipilih lima karya terbaik yang akan dipresentasikan di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pejabat instansi lainnya yang terkait dengan kasus korupsi yang mahasiswa tulis.
"Masukan dari para mahasiswa akan sampai kepada pihak yang tepat, karya mereka tidak akan berakhir di rak-rak perpustakaan, tetapi akan turut mempengaruhi kebijakan publik," ujarnya.

Kuliah Antikorupsi, Tumbuhkan Kesadaran Memberantasnya!
Laporan wartawan KOMPAS Indira Permanasari S
Jumat, 26 Juni 2009 | 19:03 WIB
shutterstock
Ilutrasi: Kurikulum matakuliah Antikorupsi itu disusun dengan perpaduan diskusi dengan para pakar, studi kasus, kunjungan ke persidangan, teori dan penulisan laporan investigasi. Dalam tugas penyusunan laporan investigasi misalnya, para mahasiswa yang telah dibekali teknik-teknik investigasi, ditugaskan mengamati berbagai korupsi yang terjadi di sekelilingnya.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Mata kuliah antikorupsi yang diterapkan di Universitas Paramadina diminati para mahasiswa. Harapannya, para mahasiswa memahami dan dapat membedakan korupsi yang terjadi di sekitarnya. Bahkan, ikut mempengaruhi lingkungannya untuk memberantas korupsi.
Hal itu dikemukakan Asriana Issa Sofia, Koordinator Matakuliah Anti-Korupsi Universitas Paramadina, Jumat (26/6). Di hari yang sama, Erry Riyana Hardjapamekas, mantan wakil ketua KPK memberikan kuliah umum (studium generale) di universitas tersebut.
"Semester ini kami harus membuka tiga kelas ekstra untuk mengakomodasi minat mahasiswa yang sangat tinggi," ujar Asriana. Mata kuliah wajib tersebut, lanjut Asriana, diberikan pada waktu semester pendek bulan Juni hingga Agustus dan dimulai sejak setahun lalu.
"Sekalipun wajib, mahasiswa sebetulnya dapat memilih semester pengambilan mata kuliah itu. Namun, mahasiswa sangat antusias dan tidak menunda untuk menempuh kuliah antikorupsi," ujarnya.
Kurikulum matakuliah Antikorupsi itu disusun dengan perpaduan diskusi dengan para pakar, studi kasus, kunjungan ke persidangan, teori dan penulisan laporan investigasi. Dalam tugas penyusunan laporan investigasi misalnya, para mahasiswa yang telah dibekali teknik-teknik investigasi, ditugaskan mengamati berbagai korupsi yang terjadi di sekelilingnya.
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI TUNTUT KREATIVITAS GURU
Jumat, 23 Oktober 2009 | 18:54 WIB

shutterstock
Ilustrasi: Ada sembilan sikap yang diajarkan dalam modul ini, yakni tanggung jawab, kejujuran, disiplin, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan evaluasi.
TERKAIT:
• Kuliah Antikorupsi, Tumbuhkan Kesadaran Memberantasnya!
• Semangat Antikorupsi di Paramadina
MALANG, KOMPAS.com — Implementasi pembelajaran pendidikan antikorupsi (PAK) yang akan diselipkan dalam mata pelajaran kewarganegaraan sangat menuntut kreativitas guru dalam menyampaikannya kepada para siswa.
Demikian hal itu dikatakan oleh koordinator tim PAK dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Jakarta, Arnie Fajar, Kamis (22/10), seusai memberikan pemantapan PAK di SMA Laboratorium UM Malang. Arnie mengatakan, penyampaian materi secara konvensional atau text book hanya akan membuat sikap antikorupsi susah terserap siswa.
“Padahal, sikap antikorupsi bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga dipraktikkan sehari-hari agar kelak mereka terbiasa,” ujar Arnie.
Satu contoh yang telah ditemui Arnie adalah pembiasaan untuk mengembalikan barang yang tertinggal di kelas. Bila masih ada siswa kehilangan barang yang tertinggal, hal itu juga bisa digunakan sebagai parameter masih adanya korupsi di kelas.
“Sebaliknya, para guru yang terlambat memulai jam pelajaran juga bisa dibilang sebagai korupsi waktu,” ujar wanita pemilik gelar doktor ini.
Di Kota Malang, PAK sudah dimulai diterapkan di beberapa sekolah pilihan. Selain mengadakan evaluasi kecil terhadap pelaksanaan PAK, tim Depdiknas juga mengenalkan modul panduan yang diterbitkan oleh KPK. Modul tersebut menjadi pegangan guru dalam pengajaran PAK.
Ada sembilan sikap yang diajarkan dalam modul ini, yakni tanggung jawab, kejujuran, disiplin, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, dan berani. Selain itu, berhasil tidaknya PAK juga akan dievaluasi melalui kondisi keuangan kantin kejujuran.
“Memang, yang menjadi tujuan kantin ini bukan seberapa besar laba yang kita dapat. Tapi, kalau kantin ini rugi, itu artinya kesadaran antikorupsi siswa masih rendah,” ungkap Arnie. (AB)
Kuliah Antikorupsi, Tumbuhkan Kesadaran Memberantasnya!
Laporan wartawan KOMPAS Indira Permanasari S
Jumat, 26 Juni 2009 | 19:03 WIB

shutterstock
Ilutrasi: Kurikulum matakuliah Antikorupsi itu disusun dengan perpaduan diskusi dengan para pakar, studi kasus, kunjungan ke persidangan, teori dan penulisan laporan investigasi. Dalam tugas penyusunan laporan investigasi misalnya, para mahasiswa yang telah dibekali teknik-teknik investigasi, ditugaskan mengamati berbagai korupsi yang terjadi di sekelilingnya.
TERKAIT:
• Semangat Antikorupsi di Paramadina
• Paramadina Wajibkan Mata Kuliah Antikorupsi
JAKARTA, KOMPAS.com - Mata kuliah antikorupsi yang diterapkan di Universitas Paramadina diminati para mahasiswa. Harapannya, para mahasiswa memahami dan dapat membedakan korupsi yang terjadi di sekitarnya. Bahkan, ikut mempengaruhi lingkungannya untuk memberantas korupsi.
Hal itu dikemukakan Asriana Issa Sofia, Koordinator Matakuliah Anti-Korupsi Universitas Paramadina, Jumat (26/6). Di hari yang sama, Erry Riyana Hardjapamekas, mantan wakil ketua KPK memberikan kuliah umum (studium generale) di universitas tersebut.
"Semester ini kami harus membuka tiga kelas ekstra untuk mengakomodasi minat mahasiswa yang sangat tinggi," ujar Asriana. Mata kuliah wajib tersebut, lanjut Asriana, diberikan pada waktu semester pendek bulan Juni hingga Agustus dan dimulai sejak setahun lalu.
"Sekalipun wajib, mahasiswa sebetulnya dapat memilih semester pengambilan mata kuliah itu. Namun, mahasiswa sangat antusias dan tidak menunda untuk menempuh kuliah antikorupsi," ujarnya.
Kurikulum matakuliah Antikorupsi itu disusun dengan perpaduan diskusi dengan para pakar, studi kasus, kunjungan ke persidangan, teori dan penulisan laporan investigasi. Dalam tugas penyusunan laporan investigasi misalnya, para mahasiswa yang telah dibekali teknik-teknik investigasi, ditugaskan mengamati berbagai korupsi yang terjadi di sekelilingnya.
Paramadina Wajibkan Mata Kuliah Antikorupsi

Jumat, 30 Mei 2008 | 12:18 WIB
TERKAIT:

* Universitas Paramadina Sediakan 100 Beasiswa

Laporan wartawan Kompas Yurnaldi

JAKARTA, JUMAT - Guna membantu upaya pencegahan korupsi yang sulit diberantas di Indonesia, Universitas Paramadina mulai semester ini mewajibkan seluruh mahasiswanya mengambil mata kuliah Antikorupsi. Para mahasiswa akan dibekali materi dan buku pegangan yang sudah disiapkan pihak universitas.

"Jika berbagai perguruan tinggi lain memberikan mata kuliah serupa sebagai salah satu pilihan, maka di Universitas Paramadina merupakan mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa," kata Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Jumat (30/5) di Jakarta.

Menginjak usianya yang ke-10, perguruan tinggi yang didirikan Nurcholish Madjid itu telah menetapkan kebijakan tersebut sebagai sebuah proyek percontohan. Nantinya, setelah berjalan selama setahun, ditilik, dievaluasi, dan memperoleh penyempurnaan, maka tahun depan mata kuliah tersebut disajikan secara online, sehingga bisa diunduh atau diakses perguruan tinggi lain dan pihak-pihak yang berkepentingan mana pun.

Menurut Anies, ketika online pihak Paramadina tidak akan menyertakan logo atau perangkat legal Universitas Paramadina. "Maksudnya agar orang tidak khawatir dengan hak cipta, karena yang kami inginkan adalah adanya multiplikasi materi ini, sehingga semu buku dan materi mata kuliah antikorupsi ini bisa menjadi milik umum," kata Anies.

Yang menarik, tambah Anies, secara teknis kuliah wajib ini akan dilengkapi dengan kuliah-kuliah umum yang diberikan oleh para praktisi seperti pakar hukum, KPK, polisi dan lain-lainnya, setelah tiap tiga kali pertemuan di kelas.
Semangat Antikorupsi di Paramadina
Jumat, 26 Juni 2009 | 18:00 WIB

shutterstock

Ilustrasi: Dalam tugas penyusunan laporan investigasi, para mahasiswa yang telah dibekali teknik-teknik investigasi akan melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang berbagai korupsi yang terjadi saat ini seperti korupsi di tempat pembuatan SIM, KTP, IMB, Kantor Imigrasi, satpam bahkan administrasi pemakaman.

TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Kuliah umum antikorupsi mulai tahun 2009 diwajibkan untuk seluruh mahasiswa di tiap-tiap jurusan di Universitas Paramadina Jakarta.
Koordinator mata kuliah Antikorupsi Universitas Paramadina, Asrina Issa Sofia, di Jakarta, Jumat (26/6), mengatakan, kuliah antikorupsi itu merupakan pertama kali diselenggarakan Universitas Paramadina.
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah di Paramadina dan mungkin juga di Indonesia yang memulai pelajaran wajib antikorupsi," katanya, saat membuka kuliah umum antikorupsi tersebut.
Menurut Asrina, mata kuliah ini selalu mengundang minat mahasiswa sehingga pihaknya terpaksa harus membuka tiga kelas ekstra. Adapun kurikulum mata kuliah antikorupsi memang disusun dengan menggunakan pendekatan yang menarik.
"Kami memadukan diskusi dengan para pakar, studi kasus, kunjungan ke Tipikor, teori, dan penulisan investigating report," ujarnya.
Dalam tugas penyusunan laporan investigasi, lanjut dia, para mahasiswa yang telah dibekali teknik-teknik investigasi ditugaskan untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang berbagai korupsi yang terjadi saat ini.
"Topik yang mereka pilih sangat bervariasi, mulai korupsi di tempat pembuatan SIM, KTP, IMB, Kantor Imigrasi, satpam bahkan administrasi pemakaman," kata dia.
Di akhir semester akan dipilih lima karya terbaik yang akan dipresentasikan di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pejabat instansi lainnya yang terkait dengan kasus korupsi yang mahasiswa tulis.
"Masukan dari para mahasiswa akan sampai kepada pihak yang tepat, karya mereka tidak akan berakhir di rak-rak perpustakaan, tetapi akan turut mempengaruhi kebijakan publik," ujarnya.
Daya Saing Pendidikan Indonesia Naik
Jumat, 17 September 2010 | 22:04 WIB

KOMPAS/ENY PRIHTIYANI
Mendiknas mengatakan, bobot atau persentase pendidikan karakter perlu mendapatkan perhatian khusus mulai jenjang pra sekolah sampai perguruan tinggi.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com - Daya saing pendidikan dasar dan tinggi Indonesia secara global pada tahun ini meningkat. Pencapaian ini diharapkan akan terus mendorong peningkatan kondisi dan kualitas pendidikan yang dapat semakin meningkatkan daya saing bangsa dalam kancah internasional.
Tetapi kita jangan terlalu senang-senang dulu dengan hasil ini.
-- M Nuh
Laporan dalam The Global Competitiveness Report 2010-2011 yang dilucurkan Forum Ekonomi Dunia pekan lalu menyebutkan, indeks daya saing global atau global competitiveness index (GCI) Indonesia meningkat. Pada tahun ini, GCI Indonesia berada di posisi ke-44 dari 139 negara, sedangkan tahun lalu di peringkat ke-54 dari 133 negara.
Adapun sejumlah negara tetangga Indonesia berada pada peringkat yang lebih baik. Singapura berada di posisi ke-3, Malaysia di posisi ke-26, Brunei Darussalam di peringkat ke-28, dan Thailand di posisi ke-38.
Perbaikan peringkat GCI Indonesia itu terutama disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang lebih sehat. Selain itu, indikator-indikator pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan tinggi juga lebih baik.
"Pendidikan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Tetapi kita jangan terlalu senang-senang dulu dengan hasil ini. Tetap mesti bekerja keras untuk menjaga dan meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Jumat (17/9/2010).
Indikator pendidikan dasar Indonesia meningkat untuk kualitas pendidikan dasar (dari posisi 58 ke 55), dan partisipasi pendidikan dasar (dari 56 ke 52). Terdongkraknya daya saing global Indonesia juga didorong pendidikan tinggi dan pelatihan untuk indikator partisipasi pendidikan tinggi, kualitas sistem pendidikan, kualitas matematika dan sains, akses internet di sekolah, dan pelatihan staf.
Peningkatan di bidang inovasi didorong kerja sama penelitian industri-perguruan tinggi yang semakin baik. Kolaborasi universitas-industri Indonesia berada di peringkat 26.
Di tengah perbaikan indikator pendidikan itu, beberapa indikator lainnya yang juga penting justru menurun. Penurunan itu terjadi pada indikator partisipasi pendidikan menengah, kualitas sekolah manajemen, kualitas lembaga penelitian, serta ketersediaan lembaga penelitian dan pelatihan di tingkat lokal.
Nuh mengingatkan agar pendidikan dasar tidak dilupakan atau dilepas tanpa pengawasan pada kualitas. "Pendidikan dasar dan menengah jangan dilepas. Jika dilepas, kesenjangan APM di SMA dan perguruan tinggi akan semakin lebar," kata Nuh.
Kerjasama Kemdiknas-KPK
2011, Pendidikan Antikuropsi Diluncurkan
Senin, 6 September 2010 | 18:29 WIB
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
ILUSTRASI: Pendidikan antikorupsi tidak harus menjadi mata pelajaran secara terpisah, namun bisa dimasukan ke dalam silabus-silabus mata pelajaran.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/9/2010). Namun, kedatangan Mendiknas tidak dalam kaitan proses penyelidikan ataupun penyidikan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, melainkan untuk membahas program kerjasama antara Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan KPK dalam pendidikan antikorupsi.
Kata kuncinya, 15-20 tahun korupsi tidak jamannya lagi mulai pra sekolah dan perguruan tinggi, kita juga melibatkan masyarakat.
-- Mohammad Nuh
Rencananya, pendidikan anti korupsi akan dimasukan dalam kurikulum dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. "Kami hadir di KPK untuk menyiapkan program, pendidikan anti korupsi jadi pendidikan karakter yang dimulai pada tahun ajaran 2011," tutur Nuh kepada wartawan selepas pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Haryono Umar.
Nuh mengungkapkan, pihak KPK telah sepakat membentuk tim kecil dengan Kemdiknas untuk membahas substansi kurikulum dan evaluasi tentang pendidikan antikorupsi tersebut. "Kata kuncinya, 15-20 tahun korupsi tidak jamannya lagi mulai pra sekolah dan perguruan tinggi, kita juga melibatkan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak harus menjadi mata pelajaran secara terpisah, namun bisa dimasukan ke dalam silabus-silabus mata pelajaran. Pihaknya pun menekankan, program pendidikan antikorupsi dimasukan dalam pembentukan karakter di kurikulum sekolah.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, yang ditemui bersama-sama dengan Mendiknas mengungkapkan, pihaknya juga membina kerjasama dengan Kemdiknas dalam hal pelaporan gratifikasi atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Pendidikan Tinggi Elitis
Minggu, 12 September 2010 | 20:19 WIB
shutterstock
ILUSTRASI
JAKARTA, KOMPAS.com - Pendidikan tinggi dirasakan semakin elitis bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu. Biaya kuliah yang semakin tinggi jadi hambatan utama bagi orang miskin untuk bisa duduk di bangku kuliah dan meraih gelar sarjana.
Kenyataan itu terlihat dari kajian disparitas angka partisipasi kasar (APK) berdasarkan latar belakang ekonomi siswa. Dengan melihat data sensus penduduk nasional tahun 2003-2008, disparitas APK perguruan tinggi antara siswa yang berasal dari keluarga kaya dan miskin sangat tinggi.
Akses orang termiskin duduk di jenjang perguruan tinggi di tahun 2008 baru mencapai 4,19 persen. Adapun akses orang terkaya sudah mencapai 32,4 persen.
"Pada tahun 1980-1990an orang miskin yang kuliah jumlahnya bisa di atas 10 persen. Berarti kondisi sekarang semakin memprihatinkan bagi orang yang tidak punya duit alias miskin," kata Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, Minggu (12/9/2010).
Menurut Darmaningtyas, akses masuk ke bangku kuliah di kalangan siswa miskin semakin menurun drastis memasuki tahun 2000-an. Pasalnya, di masa itu perguruan tinggi negeri mulai membuka jalur-jalur masuk khusus, yang pada kenyataannya lebih mudah diakses siswa kaya.
Oleh karena itu, pendidikan tinggi sekarang, terutama PTN, mesti berbiaya murah. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran di pendidikan tinggi.
Selain itu, penerimaan mahasiswa mesti terbuka dan serentak. Jangan sampai ada hambatan teknologi buat siswa dari daerah terpencil dengan diberlakukannya sistem masuk online.
Kunjungan Sri Paus
Jangan Biarkan Ateis Hancurkan Tradisi
Sabtu, 18 September 2010 | 08:40 WIB

Paus Benediktus XVI saat berada di Parlemen Inggris dalam kunjungan empat harinya dari tanggal 16 - 19 Sember 2010.
TERKAIT:
LONDON, KOMPAS.com - Paus Benediktus XVI melontarkan seruan bernada keras untuk membela ajaran Kristen dalam lawatannya ke Inggris. Paus mengatakan, Natal terancam dihapus dari kalender.

Dalam sebuah pidato tegas yang disampaikan di Parlemen Inggris, Jumat (17/9), sebagaimana dilaporkan Dailymail, Benediktus XVI secara terbuka mengatakan kepada para politisi untuk tidak membungkam agama dan mencegah perayaan publik yang telah menjadi bagian terpenting dari agama tersebut. Dalam suatu serangan terselubung terhadap undang-undang kesetaraan Inggris yang kontroversial, Paus mengatakan, undang-undang yang memaksa orang Kristen bertindak melawan hati nurani mereka merupakan sesuatu yang salah.
"Ada orang yang akan menganjurkan bahwa suara agama dibungkam, atau setidaknya diturunkan murni ke ruang lingkup pribadi," katanya kepada para politisi senior dan tokoh masyarakat.

"Ada yang berpendapat, perayaan publik seperti perayaan Natal harus dicegah, berdasarkan keyakinan yang patut dipertanyakan yang menyatakan bahwa hal itu, entah bagaimana, bisa menyinggung agama orang lain atau orang yang tidak bergama."

"Dan ada orang yang berpendapat - secara paradoks, dengan maksud untuk menghapus diskriminasi - bahwa orang Kristen dalam peran publik harus diminta untuk bertindak melawan hati nurani mereka. Ini merupakan tanda-tanda yang mengkhawatirkan dari sebuah kegagalan untuk menghargai bukan hanya hak orang-orang yang percaya atas kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama, tetapi juga peran agama yang sah di hadapan umum."

Paus menegaskan, ajaran Kristen tidak boleh dipaksa untuk dipinggirikan dan perayaan termasuk Natal dan Paskah diubah demi mencegah serangan. Dalam pidatonya, Paus mengatakan, ia menyuarakan keprihatinannya terhadap berkembangnya marginalisasi agama - khususnya agama Kristen - bahkan di negara-negara yang menempatkan penekanan besar pada toleransi.

Paus juga menyinggung soal krisis keuangan global dengan mengatakan, kegagalan moral harus disalahkan atas krisis tersebut. Ia mengatakan, "Ada kesepakatan luas bahwa kurangnya landasan etika yang kokoh bagi kegiatan ekonomi telah memberikan kontribusi pada kondisi sulit yang dialami sekarang ini oleh jutaan orang di seluruh dunia."

Keamanan di sekitar kunjungan Paus ke Inggris diperketat setelah penangkapan enam orang di pusat kota London terkait adanya sebuah rencana teror yang diduga akan menyerangnya. Scotland Yard mengatakan, tidak akan ada perubahan dalam rencana pertemuan Paus dengan publik.

Di Westminster Hall, Tony Blair dan Gordon Brown duduk berdampingan untuk pertama kali setelah berbulan-bulan - dan mungkin menjadi pertemuan rumit setelah terbitnya memoar Blair yang meledak di pasaran. Kedua mantan perdana menteri Inggris yang berseteru itu terlihat mengobrol sopan saat mereka menunggu Paus, tapi bahasa tubuh mereka saat itu memperlihatkan sinyal yang berbeda. Mantan Perdana Menteri Margareth Thatcher dan John Major juga ada di antara hadirin, yang bertepuk tangan dengan penuh semangat sebelum dan sesudah Sri Paus berbicara.
DIPLOMATIK
Paus Awali Kunjungan ke Inggris
Kamis, 16 September 2010 | 18:48 WIB
KOMPAS.com — Selepas mendarat di Edinburg, Skotlandia, Kamis (16/9/2010), Paus Benediktus XVI mengawali kunjungannya ke Inggris Raya. Menurut catatan The Sun, di Edinburg, Paus akan bertemu dengan Ratu Elizabeth II di Holyrood House. Di Edinburg juga, Paus akan diarak berkeliling kota sebelum memimpin perayaan misa di Glasgow.
Kunjungan Paus Benediktus XVI ke Inggris Raya kali ini adalah kesempatan selama 28 tahun sejak pendahulunya, Paus Yohanes Paulus II melakukan hal yang sama. Pada kunjungan tersebut, Paus Benediktus XVI dibayang-bayangi dampak komentar penasihatnya, Kardinal Walter Kasper.
Ceritanya, sebelum kunjungan terlaksana, Kardinal Walter Kasper mengatakan di sebuah media massa Jerman kalau di Inggris terjadi sekularisasi besar-besaran. "Kalau Anda mendarat di Inggris, Anda seperti mendarat di 'Dunia Ketiga'," begitu komentar kardinal gaek itu.
Namun, Vatikan mengatakan kalau komentar itu untuk menunjukkan keanekaragaman budaya di Inggris. Sudah begitu, Kardinal Walter tidak ikut pula dalam rombongan Paus kali ini. Padahal, Pemimpin Gereja Katolik Skotlandia Kardinal Keith O'Brien berharap kalau Kardinal Wartel ikut. "Paling tidak, di sini, Kardinal Walter bisa mengatakan maaf untuk komentarnya itu," kata O'Brien seraya menambahkan kalau permintaan maaf Kardinal Walter tetap dinanti dalam kesempatan apa pun.
Di dalam rombongan itu, Paus disertai oleh 30 pejabat senior Vatikan dan lusinan jurnalis. Sementara agenda lainnya selama kunjungan adalah pertemuan Paus Benediktus XVI dengan Perdana Menteri James Cameron.
Puncak kunjungan Paus yang berakhir pada Minggu (19/9/2010) adalah perayaan beratifikasi atau penganugerahaan sebagai orang kudus dalam ritus Gereja Katolik Roma untuk almarhum Kardinal John Henry Newman. Acara itu bakal digelar di Birmingham.
Paus Bentuk Dua Dewan Kepausan Baru
Rabu, 30 Juni 2010 | 21:14 WIB
VATICAN CITY, KOMPAS.com - Paus Benediktus XVI, Rabu (30/6), membentuk dua posisi penting baru di Vatikan, termasuk seorang sebagai kepala sebuah kementerian baru untuk melawan "sekularisasi masyarakat".

Paus membentuk Dewan Kepausan untuk Promosi Evangelisasi Baru, yang bertugas bisa menghidupkan kembali iman di negara-negara tradisional Katolik. Uskup Agung Voghenza, Salvatore Fisichella yang berpengaruh, ditunjuk sebagai pos baru itu.

"Saya telah memutuskan untuk membuat sebuah badan baru dengan tujuan mempromosikan sebuah evangelisasi baru di negara-negara yang sedang mengalami sekularisasi progresif dan sebuah kemerosotan makna akan Allah," kata Sri Paus.

Fisichella (58 tahun) sampai sekarang menjadi kepala Akademi Kepausan untuk Kehidupan dan pembantu rektor Universitas Kepausan Lateran.

Paus juga memilih kepala baru untuk Kongregasi Uskup, suatu badan pentingnya baru dalam beberapa bulan terakhir, karena banyak uskup mengundurkan diri terkait penanganan mereka atas skandal pedofilia para para imam yang telah mengguncang Gereja Katolik di seluruh dunia. Uskup Agung Keuskupan Quebec, Kanada, Kardinal Marc Ouellet, ditunjuk sebagai kepala badan itu setelah Giovanni Battista Re yang berusia 76 tahun mengajukan pengunduran dirinya karena usia tua, kata Vatikan dalam sebuah pernyataan.

Paus juga menunjuk Celestino Migliore, yang sampai sekarang menjadi pengamat tetap Tahta Suci di PBB, sebagai duta Vatikan yang baru untuk Polandia.
Paus Selesaikan Buku Kedua tentang Yesus
Senin, 10 Mei 2010 | 22:39 WIB
Telegraph
Paus Benediktus XVI
VATIKAN, KOMPAS.com — Paus Benediktus XVI telah menyelesaikan buku keduanya tentang Yesus Kristus. Menurut Vatikan, Senin (10/5/2010), buku itu akan segera tersedia dalam beberapa bulan ke depan di toko-toko buku.
Pernyatan resmi Vatikan menyebutkan, buku itu memfokuskan pada kisah sengsara dan kebangkitan Yesus Sang Juru Selamat.
Untuk diketahui, buku pertama Paus Benediktus XVI yang berkisah tentang kehidupan Yesus, terutama masa-masa Dia mewartakan kabar gembira melalui pengajarannya yang diluncurkan tahun 2007 lalu menjadi best seller.
Buku kedua ini rencananya akan diserahkan kepada dua penerbit sekaligus. Selain penerbit Vatikan, Libreria Editrice Vaticana, buku itu juga diserahkan kepada sebuah penerbit di Jerman. Libreria Editrice Vaticana akan menerjemahkan buku tersebut yang ditulis dalam bahasa Jerman sebagai bahasa ibu Paus.
Buntut Kritik SBY
Dirut Telkom dan Telkomsel Kena Sanksi
Sabtu, 18 September 2010 | 07:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan Dirut PT Telkomsel ternyata berbuntut panjang. Kedua Dirut ini akhirnya terkena teguran oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami sudah panggil kedua dirut ini, dan kami sudah berikan teguran tertulis," kata Mustafa Abubakar, Menteri BUMN. Menurut Mustafa, ia sudah menandatangani teguran tersebut pada Jumat (17/9/2010) malam. Rencananya, ia akan melaporkan teguran ini Senin, pekan depan.

Mustafa meminta kepada kedua Dirut ini terus memback up layanan telekomunikasi agar tidak mengganggu pantauan arus balik yang dilakukan oleh instansi seperti Polisi. Tak hanya itu, Mustafa juga meminta agar tidak ada lagi kejadian serupa saat tugas negara sedang berlangsung.

Mustafa menegaskan jika surat teguran ini akan berdampak pada Key Performance Indicator (KPI). "Iya, ini mempengaruhi kinerja mereka," paparnya. Artinya, ini akan berdampak juga dengan rencana pergantian direksi TLKM yang akan dilangsungkan pemerintah.

Padahal, dalam rilis resmi yang disampaikan Telkomsel, Ricardo Indra GM Corporate Communications menyatakan telekonferensi yang dilakukan oleh Presiden tersebut tidak menggunakan jaringan layanan 3G Telkomsel  .

Asal tahu saja, Presiden SBY menyemprot kedua Dirut tersebut saat melakukan telekonferensi untuk meninjau pelaksanaan pengaman jalur mudik. Kritikan Presiden itu berawal dari laporan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri bahwa terjadi gangguan teknis jaringan Telkomsel. "Seharusnya semua pos bisa real time karena jaringan Telkomsel agak terganggu," kata Kapolri.

Yang jelas, gangguan teknis itu menghambat rencana teleconference Presiden dengan petugas pos pengamanan jalur mudik di wilayah Jawa Tengah, termasuk dengan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Edward Aritonang. (Abdul Wahid Fauzie/Kontan)